Kebijakan Pemerintahan Daendels

Herman William Daendels

Bicara tentang VOC, maka kita akan langsung ingat nama Daendels. Yuppss.. ia adalah Gubernur Jenderal yang memerintah di Indonesia pada tahun 1808 hingga 1811.

Setelah bangsa Eropa berhasil menemukan Indonesia, mereka mempraktikkan sistem kolonialisme dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Praktik dan sistem penjajahan mereka terapkan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kondisi negara jajahan dan potensi daerah yang dijajah sehingga dampaknya bagi daerah jajahan juga berbeda.

Masa Pemerintahan Daendels merupakan sistem pemerintahan secara tak langsung karena Indonesia dibawah kekuasaan Prancis melalui Pemerintahan Belanda. Hal ini terjadi karena Belanda jatuh ke tangan Prancis akibat Perang Koalisi tahun 1806 sehingga Belanda memerintah Indonesia atas nama Prancis dengan Gubernur Jenderalnya Herman William Daendels. Tugas Pokok Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan Inggris dan memperbaiki sistem Pemerintahan di Indonesia.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, Daendels mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

Bidang Perhubungan

Daendels melakukan kerja paksa yang salah satunya dengan membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Jalan raya Daendels ini dikenal dengan sebutan "Jalan Raya Pos". Setiap 4,5 km didirikan pos sebagai tempat pemberhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos adalah untuk memperlancar komunikasi antar daerah di Pulau Jawa.

Jalan Raya Pos

Bidang Pemerintahan

• Membagi Pulau Jawa menjadi 9 karesidenan dengan tujuan mempermudah administrasi Pemerintahan;
• Para Bupati dijadikan Pegawai Pemerintah, sehingga hak-hak Bupati sebagai penguasa tradisional dibatasi;
• Mendirikan bahan-bahan pengadilan di tiap Kabupaten dan Daerah.

Bidang Militer dan Pertahanan

• Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya;
• Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon;
• Mendirikan Benteng pertahanan;
• Memperkuat pasukan yang anggotanya dari orang-orang Indonesia.

Bidang Ekonomi dan Keuangan

Upaya yang ditempuh Daendels dalam bidang ekonomi dan keuangan adalah sebagai berikut :

• Melakukan penarikan pajak yang berupa hasil bumi (Contingenten);
• Menerapkan kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada Belanda (Verplichte Leverantie);
• Menerapkan kewajiban menanam kopi bagi penduduk priangan (Prianger Stelsel).

Selama menjalankan programnya di Indonesia, kesulitan Daendels adalah peranan dari Bupati masa VOC sangat kuat sehingga untuk membatasi dan mengurangi kekuasaan Bupati tersebut sangat sulit. Akibatnya meski sistem tradisional tetap berjalan, Daendels mengganti sistem baru dengan memberlakukan penyerahan wajib dan kerja paksa. Untuk mencapai tujuannya, Daendels bertindak sangat kejam terhadap bangsa Indonesia terutama dalam rangka pembuatan Jalan Raya Pos dengan kerja rodi sehingga ia dijuluki "Si Tangan Besi".

Pemerintahan Daendels di Indonesia tidaklah berlangsung dengan lama. Pada tahun 1811, Revolusioner yang menjadi saksi Revolusi Prancis ini diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal Louis Napoleon. Adapun tindak Daendels yang dianggap melanggar hukum adalah sebagai berikut :

• Kekejamannya terhadap rakyat Indonesia;
• Menjual tanah kepada pihak swasta.

Pengganti Daendels di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens yang hanya menjabat dengan waktu sangat singkat sehingga dapat dikatakan tidak meninggalkan apa-apa. Seolah-olah ia hanya ditugaskan untuk menjaga bendera Prancis yang berkibar di Hindia - Belanda selama enam bulan.

Demikian ulasan singkat mengenai Kebijakan Daendels di Indonesia, semoga dapat bermanfaat bagi Pengunjung Blog Mejarapuh. Terima Kasih.