Sistem Tanam Paksa

Kali ini Blog Mejarapuh akan membahas sedikit mengenai sistem tanam paksa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa kolonial Belanda.

Gambar Ilustrasi
(Sumber Google)

Latar belakang

Setelah menerima kembali kekuasaan atas wilayah Hindia-Belanda dari Inggris, Belanda kembali dihadapkan oleh masalah keuangan. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

• Pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk peperangan, baik di negara Belanda sendiri (menghadapi pemberontakan Belgia yang ingin memisahkan diri) maupun di Indonesia (khususnya perlawanan Diponegoro 1825-1830).
• Badan Usaha Dagang Belanda atau Nederlandscbe Handels Maatchappij (NHM) tidak memberi keuntungan lagi untuk negara.

Dalam upaya menyelamatkan negeri Belanda dari kebangkrutan, maka Johanes Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal1 di Indonesia dengan tugas menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar utang dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang berat itu, Van den Bosch mengeluarkan kebijaksanaan baru dengan diterapkannya cultuurstelsel (sistem tanam paksa) yang dimulai tahun 1830. Dalam sistem tanam paksa, rakyat diwajibkan menanam jenis tanaman ekspor yang sangat laku di pasaran Eropa semisal kopi, lada, nila, teh, tebu, tembakau dan kina.

Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak/sewa tanah (Raffles) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

• Petani harus menanami 1/5 tanahnya dengan tanaman ekspor;
• Tanah yang ditanami bebas dari pajak;
• Kelebihan hasil panen akan dikembalikan ke penduduk;
• Kegagalan panen ditanggung pemerintah;
• Penduduk yang tidak punya tanah harus bekerja selama 66 hari di perkebunan milik pemerintah;
• Waktu mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu menanam padi.

Pelaksanaan sistem tanam paksa ternyata menyimpang dari peraturan karena adanya cultuurprocenten, yaitu hadiah bagi para petugas pemungut tanam paksa yang berhasil menyetorkan hasil melebihi ketentuan. Dengan adanya cultuurprocenten, para pemungut tanam paksa berlomba-lomba menyerahkan hasil yang melebihi ketentuan dengan harapan akan memperoleh uang sebagai tambahan gaji. Adapun penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain :

• Petani menyerahkan tanahnya lebih dari 1/5 bahkan hingga seluruh tanah miliknya;
• Tanah yang ditanami masih dikenakan pajak;
• Kelebihan hasil panen ditanggung oleh para petani;
• Penduduk yang tidak punya tanah bekerja lebih dari 66 hari bahkan hingga 9 bulan;
• Penduduk menghabiskan waktu untuk menanam tanaman ekspor.

Penyimpangan dari sistem tanam paksa tersebut menguntungkan pihak Belanda dan juga para bupati maupun kepada desa yang bisa memperkaya pribadi dengan cara menindas rakyatnya sendiri. Bupati berperan sebagai kaki tangan Belanda. Sistem tanam paksa mengakibatkan penderitaan bagi rakyat indonesia, namun sangat menguntungkan bagi pihak Belanda.

Keuntungan bagi Pihak Belanda antara lain :

• Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran bagi rakyat Belanda;
• Pemerintah Belanda mendapatkan surplus keuangan dan dapat mengatasi kesulitan keuangan;
• Perusahaan milik Belanda Nederland Handel Maskapaij (NHM) memperoleh keuntungan yang besar;
• Belanda berhasil membangun kota Amsterdam menjadi kota pusat perdagangan dunia.
• Penduduk mengenal berbagai jenis tanaman ekspor seperti kopi, kina, teh dan tembakau.

Kerugian bagi pihak Indonesia antara lain :

• Sawah dan ladangnya menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan;
• Beban rakyat makin berat, karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasilnya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila panen gagal;
• Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat;
• Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit, sehingga angka kematian meningkat drastis (Daerah Cirebon, Demak dan Grobogan);

Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa akhirnya tersiar ke negeri Belanda bahkan ke negara-negara lain. Golongan liberal dalam parlemen Belanda memprotes tindakan pemerintah Belanda tersebut. Mereka menuntut agar tanam paksa segera dihapus.

Demikian artikel Sistem Tanam Paksa kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi para pengunjung Blog Mejarapuh.

Terima Kasih.